Jawaban Wali Kota Kediri atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terkait Perubahan APBD 2020

Kediri Dalam Berita | 24/09/2020

tribunnews

 
surya.co.id/didik mashudi
 
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar salam mengepal dengan anggota DPRD Kota Kediri usai rapat paripurna, Rabu (23/9/2020).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURYA.co.id | KEDIRI - Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kediri atas Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri  2020.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Gus Sunoto  di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Rabu (23/9/2020).

Ada 8 fraksi yaitu Fraksi PDIP Perjuangan, PAN, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat,  Karya Nurani dan Kesejahteraan Pembangunaan yang menyampaikan pandangan umumnya secara bergantian. 

Dalam rapat paripurna ini ada beberapa hal yang disampaikan di antaranya, terkait integrasi sistem informasi Pemkot Kediri, langkah untuk mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat kondisi pandemi Covid-19, TPA Klotok dan pemanfaatan RSUD Gambiran Lama atau Rumah Sakit Kilisuci.

Terkait dengan integrasi sistem informasi, Wali Kota Kediri mengungkapkan Pemkot Kediri telah berupaya mengintegrasikan sistem informasi yang terbaik.

Misalnya pemberian bantuan serta beberapa layanan publik antara lain aplikasi cek bansos, data kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Aplikasi e-suket yaitu surat keterangan yang terintegrasi atas sistem pelayanan di kelurahan dan data kependudukan.

Pemerintah Kota Kediri terus berupaya mengintegrasikan aplikasi layanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sementara langkah-langkah dalam rangka mencegah tempat pembuangan akhir (TPA) Klotok yang overload, Pemkot Kediri telah membangun TPA 3 dan revitalisasi TPA 1. Sehingga sampai tahun 2022 TPA masih cukup. 

Selain itu Pemkot Kediri bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong pembangunan TPA regional yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Timur yang sekarang sudah berjalan pada tahapan feasibility study oleh Dinas Pekerjaan Umum Citra Karya Provinsi Jawa Timur.

Kemudian untuk mempertahankan Indeks Pembangunan Manusia saat kondisi Covid-19 ini, Walikota menjelaskan komponen pembangunan indeks manusia adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. 

Untuk menjaga indeks tersebut tidak turun, Pemkot Kediri melaksanakan pendidikan dengan metode daring, serta memberikan pendidikan dasar secara gratis, memberikan beasiswa pendidikan tinggi, hingga dalam bidang kesehatan dan ekonomi. 

“Pemerintah Kota Kediri melakukan penanggulangan Covid-19 dengan berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan penyediaan jaring komunikasi sosial. Disesuaikan penggunaan dana tak terduga dalam upaya penanganan covid 19 dan upaya pemulihan ekonomi lokal,” jelasnya.