Kediri, koranmemo.com — Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara dalam jaringan (daring) masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) bagi guru, orangtua dan siswa, serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri. Pasalnya, KMB secara daring tidak bisa diterapkan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana (sarpras).
Bahkan, masih ada sebagian orangtua siswa yang tidak mempunyai gawai sebagai sarpras KBM daring. Tantangan lain muncul, ketika orangtua mempunyai lebih dari satu anak dan masing-masing berada di jenjang sekolah yang berbeda, namun orangtua hanya memiliki satu gawai saja.
“Pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini harus didukung dengan sarpras, kalau tidak ada laptop ya telepon genggam (HP). Kalau orangtua mempunyai tiga anak, ada yang SD, SMP, dan SMA, apakah orangtua harus mempunyai 3 laptop atau 3 HP? Ini yang sedang kami bahas dengan kepala sekolah,” jelas Kepala Disdik Kota Kediri, Siswanto, Selasa (8/9).
Menurutnya, Disdik sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah jenjang SD dan SMP sederajat, intinya sekolah tidak boleh menambah beban orangtua. Hal yang perlu diperhatikan yaitu meskipun pembelajaran melalui daring, namun pelaksanaan harus lues (fleksibel).
KMB tidak harus dilaksanakan mulai pagi hari, guru bisa memulai KBM pada siang hari, sore, bahkan malam hari. “Misalnya orangtua mempunyai 1 laptop, ternyata masih dipakai anak yang SMA, jadi Anak yang SD harus menunggu. Tentunya ini perlu koordinasi dengan orangtua sehingga pembelajaran tetap berjalan,” ujarnya.
Siswanto menegaskan, jadwal pembelajaran tidak harus sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Mengingat, ada keterbatasan sarpras antar siswa baik di jenjang SD maupun SMP. Beberapa faktor lain pun mempengaruhi, terlebih lagi jika kedua orang tua sama-sama bekerja sehingga pengawasan tidak maksimal atau siswa menunggu orang tua pulang untuk menggunakan gawai.
Dari pantauan Koranmemo.com, sekolah yang berada di daerah perbatasan masih ada orang tua tidak memiliki gawai. Ini menjadi PR guru dan orangtua, bagaimana caranya supaya pembelajaran dapat dilaksanakan. Disdik Kota Kediri akhirnya memberikan tanggapan mengenai hal tersebut.
Dalam pelaksanaan KBM daring harus menyesuaikan dengan kemampuan sekolah. “Jika memang tidak bisa daring karena keterbatasan sarpras seperti tidak mempunyai gawai, maka guru diperbolehkan mendatangi rumah siswa atau home visit. Kalau memang masih tidak bisa, siswa didampingi oleh orangtua datang ke sekolah untuk mengambil modul,” tuturnya.
Modul ini, lanjutnya, memuat materi pelajaran dan tugas untuk siswa. Sekolah pun harus tetap memperhatikan mekanisme pengambilan modul, jangan sampai seluruh siswa datang ke sekolah. Ada beberapa kriteria yang diperbolehkan mengambil modul, salah satunya orang tua siswa benar-benar tidak memiliki sarpras KBM daring.
Selama proses KBM daring, kata Siswanto, baik dari pemerintah daerah (pemda), tingkat kecamatan, dan kelurahan, mulai mengadakan hot spot area (area wifi gratis). Apabila ada pelaksanaan KBM daring di luar ruangan dan mengumpulkan siswa, guru serta kepala sekolah berperan sebagai pengawas.
Untuk pembelajaran seperti ini termasuk pembelajaran luar jaringan (luring) sehingga pengawasan kepada siswa, terlebih lagi penerapan protokol kesehatan harus benar-benar dipatuhi. “Seperti Kelurahan Jamsaren atau Kelurahan Ngampel, ada wifi gratis. Ini yang perlu diperhatikan yaitu penerapan physical distancing atau jaga jarak,” ujarnya.
Karena, sambungnya, apabila sekolah atau guru melaksanakan KBM luring dan mengumpulkan siswa, riskan melanggar protokol kesehatan. “Perlu diperhatikan, jumlah siswa yang ikut luring. Tidak semua siswa, tapi hanya beberapa siswa saja. Jangan lupa penerapan penggunaan masker, hand sanitizer, serta menjaga jarak. Saat ini yang terpenting adalah kesehatan, kalau Pendidikan bisa menyesuaikan,” imbuhnya.
