KBRN, Kediri: Untuk mewujudkan langkah pencegahan dan penanganan stunting di Kota Kediri, Pemkot Kediri melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Bulan Timbang, di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (26/1/2022).
Kegiatan rakor diselenggarakan, agar peserta memahami dan mengimplementasikan kegiatan dalam mencegah stunting serta menghadapi bulan timbang pada Februari mendatang.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, dr Fauzan Adhima, pada tahun 2020, tingkat stunting di Kota Kediri mencapai 12,79 persen. Angka tersebut akan terus ditekan oleh Dinkes melalui penerapan prosedur program pemerintah, seperti melaksanakan penimbangan rutin pada Bulan Februari dan Agustus, dengan tetap memperhatikan Prokes selama pandemi belum usai.
"Melalui penimbangan itu kan kita punya data yang valid, selanjutnya kita analisis dan evaluasi terkait angka stunting lalu kita tentukan program yang tepat," jelas dr Fauzan Adhima.
Langkah tersebut, selaras dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI terkait gizi, yaitu mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, memperbaiki pola asuh keluarga, serta memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Atensi pemerintah terhadap kasus stunting menjadikan penurunan stunting sebagai proyek prioritas pemerintah.
Pemkot Kediri telah menentukan arah kebijakan terkait penanganan stunting di Kota Kediri, tentunya arah kebijakan ini selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care), serta peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Selain itu, Pemkot Kediri juga berupaya melakukan peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
Melalui sambutannya, dr. Fauzan menjelaskan bahwa stunting bisa dicegah melalui 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang optimal.
"Seribu HPK itu berupa pemberian gizi yang tepat ditambah pencegahan penyakit, sehingga dihasilkan tumbuh kembang yang optimal, sama saja dengan mencegah stunting," katanya.
Lebih lanjut, penurunan stunting memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan melalui delapan aksi konvergensi dan integrasi di daerah. Misalnya BAPPEDA melakukan analisis situasi di daerah, melaksanakan proses penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis situasi, dan selanjutnya Sekda mengadakan forum musyawarah antar kader kesehatan, masyarakat, dengan pemerintah daerah melalui Kegiatan Rembuk Stunting.
Kemudian, diterbitkannya Perwal tentang Peran Desa, pemerintah melakukan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), adanya sistem manajemen data oleh BAPPEDA, serta Dinkes menggalakkan kegiatan pengukuran dan publikasi stunting dan Sekda dan BAPPEDA mengkaji ulang kinerja tahunan program penurunan stunting.
"Melalui Rakor ini harapannya nanti bulan timbang bisa terlaksana dengan lancar, dapat mencakup semua sasarannya sesuai target, serta dalam melakukan entry data ke Kemenkes dapat berjalan dengan baik," kata dr Fauzan
