Kinerja ASN Pemkot Kediri Mendapat Apresiasi Pada BKN Award, Sejalan Dengan Peningkatan IKM Pemkot Kediri

berita | 17/12/2020

walikota kediri abdullah abu bakar mas abu

Pemerintah Kota Kediri menambah penghargaan di penghujung tahun 2020. Penghargaan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di ajang BKN Award dalam kategori penilaian kinerja. Prestasi tersebut diumumkan pada acara Rakornas Kepegawaian 2020 secara Virtual  dan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, Kamis (17/12). 

Ini merupakan kali kedua Pemerintah Kota Kediri mendapatkan penghargaan serupa selama penyelenggaraan BKN Award yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2016. Sebelumnya, Pemerintah Kota Kediri juga telah berhasil meraih penghargaan ini atas komitmennya dalam peningkatan layanan dan penilaian kinerja pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kediri Un Achmad mengatakan, ajang yang diselenggarakan oleh BKN ini untuk semua lembaga, instansi baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia dan dinilai oleh BKN pusat berdasarkan lima kategori penilaian. “Kebetulan dua tahun terakhir, tahun 2019 dan 2020 yang kemarin diumumkan itu kita mendapatkan di kategori penilaian kinerja. BKN menilai kriteria ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh semua lembaga berdasarkan kinerja keseharian yang dilakukan oleh semua instansi selama kurun satu tahun. Kebetulan kita dinilai mereka itu dalam hal penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) kita bagus dibandingkan dengan daerah atau instansi yang lain. Setiap tahun ASN kita tertib menyusun sasaran kerja pegawai (SKP). Kemudian pelaporan ke BKN juga sudah kita lakukan dengan tertib. Termasuk pelaporan-pelaporan yang lain misalnya LHKPN kita sudah masuk seratus persen. Kemudian kita selalu membuat edaran ke semua instansi untuk melaporkan laporan kinerjanya,” terangnya.

Ke depan Un Achmad berharap tetap ada dukungan dari ASN dan dari semua OPD sehingga pelaporan kepegawaian manajemen ASN akan semakin baik dan prestasi yang telah diraih dapat terus dipertahankan. Selain itu, dirinya juga berharap Pemerintah Kota Kediri bisa meraih penghargaan di kategori yang lain.

“Tahun kemarin sebelum ada covid-19 kita diundang ke Jakarta dan kita juga baru tahu ternyata kita dievaluasi oleh pihak BKN. Yang penting, kita bisa bekerja sebaiknya terutama dalam hal manajemen ASN tetapi kita sebenarnya tidak hanya penilaian kinerja yang kita upayakan dari lima kategori itu. Ke depan sebagai tuntutan smart city, kita juga sudah membuat aplikasi. Harapan kita selain program Pak Wali bisa terwujud, dikategori lain harapannya kita juga bisa mendapatkan penghargaan. Mudah-mudahan nanti tidak hanya penilaian kinerja yang mendapat penghargaan tetapi kategori lain juga semakin baik,” ujar Un Achmad.

Untuk diketahui, selain Pemerintah Kota Kediri, ada 74 instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang meraih BKN Award 2020 karena dianggap berhasil dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).  Penghargaan ini dimaksudkan guna memacu kinerja dari  Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dalam menjalankan 14 butir manajemen ASN. Oleh karena itu, BKN memberikan apresiasi terhadap instansi yang berhasil melaksanakan tiap-tiap butir manajemen tersebut.

Berbeda dari penyelenggaraan pada tahun sebelumnya, Ada tiga agenda utama yang dibahas dalam forum kepegawaian tahun ini. Ketiga agenda tersebut  meliputi penerapan digitalisasi manajemen ASN, penganugerahan BKN Award kepada Instansi Pengelola Kepegawaian terbaik, dan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS.

Dalam kesempatan tersebut, BKN juga meluncurkan secara resmi Sistem Informasi ASN (SI-ASN) yang dilakukan langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo. Peluncuran SI-ASN ini merupakan progres kinerja BKN dalam penerapan digitalisasi manajemen ASN yang sudah mulai dibangun sejak tahun lalu dan akan diintegrasikan secara nasional.

BKN Award tahun 2020 ini dinilai berdasarkan 5 kategori, yaitu perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun,  implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT, penilaian kompetensi, implementasi penilaian kerja, komitmen pengawasan dan pengendalian.

Capaian penghargaan penilaian kinerja yang diraih Pemerintah Kota Kediri ini sejalan dengan upaya yang terus dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diukur beberapa waktu lalu oleh Barenlitbang Kota Kediri bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dimana nilainya mencapai 3,4777 termasuk kategori yang baik. Naik dibanding tahun sebelumnya yang “hanya” mencapai 3,41. “Penghargaan ini bukan tujuan utama. Ada yang lebih penting yaitu masyarakat terlayani dan alhamdulillah IKM kita berdasarkan survey UB ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.