AGTVnews.com – Pemerintah Kota Kediri harus bekerja ekstra untuk mengendalikan inflasi jelang bulan puasa disaat terjadi wabah Covid-19. Kota Kediri selama ini dikenal sebagai kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat inflasi terendah.

Untuk memuluskan langkah tersebut, Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar mengundang Sofwan Kurnia, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kediri ke Ruang Command Center.

Sebagai bagian penting Tim Pengenali Inflasi Daerah (TPID), Sofwan Kurnia diminta untuk memaparkan langkah-langkah untuk pengendalian inflasi.

Menurut Sofwan, karakteristik perekonomian Kota Kediri didukung oleh industri pengolahan. Bila pengolahannya mandek, maka perekonomian akan terganggu.

Oleh karena itu, bagi warga yang memiliki usaha pengolahan yang bisa dikerjakan di rumah dan tidak berkerumum maka diminta untuk terus berproduksi agar perekonomian tetap jalan.

“Tetap beraktivitas ekonomi dengan menerapkan protokol nasional,” jelas Sofwan. Protokol nasional yang dimaksud meliputi phisycal distancing, mengenakan masker, dan rajin cuci tangan.

Sebelum diberlakukannya darurat Covid-19, lanjut Sofwan, TPID sudah melakukan sidak ke pabrik gula dan jaringan distribusi untuk memastikan pasokan lancar dan tidak ada penimbunan.

Sejauh pantauan TPID, stok sembako di pasar masih aman. Sembako merupakan faktor penting penyebab inflasi daerah. Usai diberlakukannya darurat Covid-19, TPID tetap berkoordinasi melalui sambungan daring.

Walikota Kediri meminta agar TPID tetap memgadakan bazar bahan pokok jelang Ramadan. Namun pelaksanaannya harus beda tanpa melibatkan kerumunan warga.

“Bisa disinergikan dengan program Bi Imah (Belanja Online dari Rumah). Program ini baru bulan ini diluncurkan untuk mempermudah warga mendapatkan kebutuhannya tanpa harus keluar rumah,” kata Mas Abu.

Rencana ini disambut baik oleh Sofwan. Oleh karena itu, bila ada perusahaan yang ingin mengalokasikan CSR-nya untuk mengadakan bazar menjelang Ramadan masih bisa dilakukan dengan belanja daring.

Sebagai penutup, Mas Abu mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap menaati protokol pemerintah. Tidak keluar rumah jika yidak sangat mendesak.