SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Reaksi masyarakat terhadap pelayanan publik bisa menjadi masukan kepada pemda untuk melakukan perbaikan. Dan hal itu sudah dilakukan Pemkot Kediri, sehingga layanan pengaduannya menerima piagam penghargaan sebagai salah satu yang terbaik se-Indonesia dalam kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Kemenpan-RB.

Manajemen pengaduan masyarakat itu sebelumnya membawa Kota Kediri telah masuk nominator 51 Top Terbaik. Dan akhirnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik Kota Kediri adalah yang terbaik bersama 17 daerah lain. Penerimaan piagam penghargaan dilangsungkan di Hotel Ritz Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Apip Permana menjelaskan, Kota Kediri masuk sebagai salah satu nominator 51 Top Terbaik setelah menyisihkan 434 peserta dari seluruh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1473 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik, KemenpanRB, Kemendagri, Kemenkominfo, Kantor staf Presiden dan Ombudsman RI sebagai bentuk penghargaan bagi pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Dijelaskan Apip Permana, Pemkot Kediri berhasil menerima penghargaan lantaran masuk menjadi salah satu peserta terbaik.

“Alhamdulillah dari total 51 nominator terbaik, Pemkot Kediri berhasil masuk 17 peserta terbaik. Kemudian, masuk 5 besar kategori Instansi Pemerintah Umum Aspek Keberlanjutan, Konektivitas dan Dampak Terbaik", ungkap Apip, Jumat (17/6/2022).

Dijelaskan, sejak 2014 Pemkot Kediri telah berkomitmen kuat untuk membuka layanan pengaduan bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan adanya layanan pengaduan Suara Warga (SURGA).

Warga dapat memberikan informasi ataupun aduan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Kediri.

“Kami mengintegrasikan data-data pengaduan yang ada melalui aplikasi Sistem Informasi Eksekutif (SIE). Nantinya data-data ini akan digunakan untuk membuat kebijakan kebijakan pemda," jelasnya.

Diungkapkan Apip, dalam perkembangannya pemerintah pusat membuat kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Kemudian, SURGA yang dibuat sejak Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar periode pertama (2014 - 2019) diintegrasikan dengan SP4N - LAPOR. Untuk saat ini integrasi masih satu arah, namun ke depan, Pemkot Kediri akan mengintegrasikan secara dua arah antara SP4N-LAPOR dan SURGA.

“Dua arah ini maksudnya, ketika nanti ada masyarakat mengirimkan aduan ke SURGA maka akan masuk ke SP4N-LAPOR dan begitu pula sebaliknya,” jelasnya.

Pada masa pendemi Covid-19, Pemkot Kediri membuat Call Center Covid-19. Karena Covid-19 adalah pandemi maka Pemkot Kediri sangat banyak menerima pengaduan. Masyarakat banyak mencari informasi mengenai Covid-19 di Call Center baik melalui telepon ataupun aplikasi yang saat ini trend, WhatsApp.

Sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, Pemkot Kediri berkomitmen untuk melakukan transparansi. Di mana setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Selain itu setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Aduan yang masuk baik melalui Whatsapp 08113787119, telepon (0354) 2894000 atau SMS ke 1708 dan kunjungan langsung dimasukkan dalam website resmi cc.kedirikota.go.id dan dapat diakses oleh publik. "Tahun 2021 total ada aduan sebanyak 6.496 dan 85,5 persen melalui Whatsapp,” terangnya.

Dijelaskan Apip, sistem pengaduan masyarakat yang dijalankan Pemkot Kediri baik itu melalui SP4N-LAPOR ataupun SURGA mampu menambah capaian indeks kepuasan masyarakat.

"Misalnya peningkatan jumlah pengaduan SP4N-LAPOR pada 2020 sejumlah 28 pada 2021 sebanyak 57. Hal ini berdampak pada kenaikan nilai IKM dari 3,48 menjadi 3,51 di tahun 2021,” tambahnya.

Karena nilai rata-rata tindak lanjut aduan adalah 4,6 hari. Nilai itu tidak melebihi batas standar nasional 5 hari. Sehingga durasi penyelesaian pengaduan oleh Pemkot Kota Kediri sudah baik.