Ditengah pandemi covid-19 ini, seminar yang biasa dilakukan secara tatap muka kini secara online dengan memanfaatkan teknologi. Hari ini (23/7), Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar menjadi keynote speaker dalam webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Webinar ini mengambil tema Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Desa yang diikuti oleh 254 orang.

Dalam webinar, Walikota Kediri ini memaparkan berbagai program pelayanan yang ada di Kota Kediri. Materi yang diambil bertajuk Kota Kediri : Kota Kecil yang Produktif. “Disini saya akan memberikan pengalaman saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi kajian. Saya sadar sekali bahwa apa yang kita lakukan di Kota Kediri ini sangat terbatas. Dan saya juga sadar bahwa perkembangan ilmu sangat dinamis sekali bahkan duniapun juga selalu berubah-ubah. Makanya kita harus memilih apa yang bisa kita aplikasikan didalam pemerintah khususnya untuk pelayanan kota,” ujarnya.

Walikota Kediri terlebih dahulu menyampaikan gambaran Kota Kediri dan berbagai capaian indikator pembangunan oleh Pemerintah Kota Kediri beberapa tahun terakhir. Seperti PDRB ADHK Kota Kediri (dalam juta rupiah) pada tahun 2018 sebesar 85.341.232 dan PDRB perkapita pada tahun 2019 sebesar 484.512,57. Untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri juga cukup tinggi yakni sebesar 5,47 persen di tahun 2019. Pemerintah Kota Kediri juga terus berupaya menekan laju inflasi. Bahkan inflasi Kota Kediri sebesar 1,83 persen. Angka tersebut lebih rendah dari inflasi Jawa Timur dan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Kediri masuk dalam kategori tinggi yakni 78,08 di tahun 2019. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri sebesar 3,41 atau 85,17 masuk dalam kategori baik. Tingkat pengangguran di Kota Kediri sebesar 4,22 persen dan indeks kemiskinan di Kota Kediri sebesar 7,16. “Kota Kediri ini kecil luasnya hanya 63,4 km2. Hanya ada 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Populasinya hanya kurang lebih 300-an ribu jiwa dan kegiatan ekonominya di industri, perdagangan dan jasa,” ujarnya.

Untuk menumbuhkan perekonomian dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kota Kediri membuat program yang berbasis masyarakat yakni, Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas). Dimana masyarakat melalui rembug warga membangun lingkungannya dengan dana 50 juta per RT per tahun selama tahun 2015-2019. Lalu pada tahun 2020 naik menjadi 100 juta per Rt per tahun. Melalui Prodamas ini pembangunan bisa dipercepat. Bila dikerjakan oleh dinas dapat membutuhkan waktu 10 tahun dengan Prodamas 1 tahun bisa selesai. “Kebiasaan pemerintah membangun hanya ditengah kota sebagai etalase nya saja. Itu kita ubah dengan membangun juga ditingkat RT. Tingkat partisipasi masyarakatnya pun juga meningkat. Mereka akhirnya mau rembug dan bergotong-royong membangun lingkungannya,” ungkap walikota muda ini.

Kemudian untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui komunikasi publik, Pemerintah Kota Kediri memiliki forum rembug warga yang dikemas dalam acara bincang ringan yaitu Kopi Tahu. Dimana diselenggarakan secara bergiliran dari kelurahan ke kelurahan yang ada di Kota Kediri. Adapula sistem aduan masyarakat yakni Suara Warga (SURGA) yang dimanfaatkan masyarakat untuk membuat aduan dan akan segera ditangani oleh OPD terkait. “Dalam kopi tahu, selain untuk menyampaikan program-program dan capaian pemerintah juga saya manfaatkan untuk menampung aspirasi dan keluhan warga,” jelasnya.

Lalu untuk menjawab tantangan saat ini, Pemerintah Kota Kediri juga memiliki berbagai program. Seperti pelayanan online, mulai dari Kediri Single Window Investment, pelayanan kependudukan online melalui aplikasi SAKTI, pelayanan surat keterangan online atau e-Suket, dan Traker Kota Kediri. Pada bidang pendidikan, ada bus sekolah dan angkot gratis, beasiswa bagi mahaiswa, pelatihan ketrampilan bagi anak punk di Kota Kediri, dan English Massive. Untuk bidang kesehatan, ada beberapa program. Seperti, posyandu balita dan lansia, puskesmas gratis, home care, dan pelayanan kesehatan gratis. Kemudian juga ada beberapa upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Kediri. Yaitu melalui fasilitasi UMKM, Mall UMKM Kota Kediri dan bermitra dengan marketplace seperti Bukalapak.

Walikota Kediri menambahkan beberapa penghargaan pun juga telah diraih oleh Pemerintah Kota Kediri. Diantaranya, Smart City Level 3 di Indonesia satu level dengan Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Semarang. Lalu TPID Terbaik di Kawasan Jawa & Bali, Wahana Tata Nugraha, Predikat WTP,  10 Besar Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Tingkat Nasional 2019, 5 Terbaik Pelayanan Perizinan Se-Indonesia tahun 2016 dan 2018, Penilaian SAKIP BB tahun 2018 dan 2019, serta Adipura tahun 2014 dan 2018.

Walikota Kediri menerangkan di masa pandemi ini, Pemerintah Kota Kediri juga memiliki beberapa program untuk masyarakat. Seperti, media center, isolasi mandiri dan tracing mendalam, rumah sakit khusus Covid-19, bantuan sayur mayur untuk warga Kota Kediri yang isolasi mandiri, bantuan Kartu Sahabat dan pembatasan kegiatan berisiko. Lalu untuk recovery ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 ini Pemerintah Kota Kediri juga melakukan beberapa upaya seperti belanja instan dari rumah (Bi Imah), pelatihan produk UMKM Go Digital, dan live review di instagram. “Kalau kita mau berupaya semaksimal mungkin saya rasa akan banyak peluang. Di media online juga banyak dijelaskan ditengah krisis ekonomi ini berbagai kebijakan ekonomi yang kita lakukan memberikan dampak dan sangat membantu,” jelasnya.

Terakhir, Walikota Kediri mengungkapkan meskipun Kota Kediri ini kota yang kecil namun Pemerintah Kota Kediri terus berupaya untuk menyemarakkan kota. “Kita berikan peluang untuk investor ataupun UMKM untuk berkembang di Kota Kediri. Meskipun Kota Kediri ini kecil namun kota kita ini produktif. Sehingga kita menunjukkan walaupun kita memiliki kota yang kecil namun kota ini cantik, seksi dan sangat diperhitungkan,” ungkapnya.

Pada sesi tanya jawab, Sofia dari UIN Sunan Ampel Surabaya berkesempatan bertanya kepada Walikota Kediri. “Selain fokus menekan angka pengangguran adakah program bagi difabel untuk mengatasi kesenjangan sosial ?,” tanyanya.

Walikota Kediri pun menjawab bahwa di Pemerintah Kota Kediri juga memberikan peluang yang sama bagi difabel. “Kalau ada pameran kita juga kasih stand kepada mereka untuk memamerkan produknya. Jadi difabel di Kota Kediri produktif. Di Kota Kediri ini ada penggeraknya bernama Mbak Yuyun. Kita terus dorong dan mereka selalu kita beri akses. Memang ada privilege untuk mereka namun mereka ini tidak mau dimanjakan. Jadi selalu kita beri akses,” jawabnya.