Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Kediri dalam menekan kasus Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan Asma di Kota Kediri melalui peningkatan kapasitas tenaga medis, Dinas Kesehatan hari ini menyelenggarakan On The Job Training (OJT) Pengendalian PPOK dan Asma, Selasa (4/11). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (6/11) itu berlangsung di salah satu hotel di Kota Kediri dan diikuti sebanyak 40 tenaga medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan petugas puskesmas se-Kota Kediri.

“Kegiatan OJT ini terkait penanganan PPOK dan asma merupakan upaya meningkatkan kapasitas petugas puskesmas agar mendapatkan ilmu dari narasumber yang ahli di bidangnya, yakni: dr Nur Prasetyo Nugroho, Sp.P. yang menerangkan tentang pencegahan dan pengendalian PPOK; dr Caesar Ensang Timuda, Sp.P. yang akan menerangkan pendekatan praktis kesehatan paru di FTKP dan pengendalian asma pada dewasa; kemudian ada dr Renyta Ika Damayanti, Sp.A. tentang pengendalian asma pada anak,” terang dr. Fahmi Adi Priyantoro, Sp.PD., Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri.

Menurutnya, saat ini puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dituntut dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Di samping aspek sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga penting untuk ditingkatkan guna menciptakan pelayanan optimal sesuai prosedur. “Peserta difokuskan dari puskesmas, karena pada puskesmas upaya promotif dan preventif lebih diutamakan. Ditambah lagi dengan kebijakan terbaru terkait 144 diagnosa yakni penyakit-penyakit tersebut harus ditangani di FKTP terlebih dahulu, di antaranya PPOK. Berarti puskesmas harus menyiapkan sarana prasarana dan SDM yang kompeten,” jelasnya.

Adapun contoh penyakit saluran pernapasan yang kerap ditangani di puskesmas, seperti: Tuberkulosis (TB), asma, penyakit paru-paru kronis, dan bronkopneumonia. Fahmi mengatakan keempatnya merupakan penyakit yang membutuhkan ketelitian dan keahlian untuk melakukan diagnosis yang akurat. Berdasarkan data Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) pada tahun 2023 memperkirakan jumlah penderita PPOK di Indonesia akan mencapai 4,8 juta dengan prevalensi 5,6%.

Di samping melalui peningkatan kapasitas SDM, Dinas Kesehatan Kota Kediri juga gencar dalam mencegah penambahan kasus PPOK melalui berbagai program kesehatan, seperti Upaya Berhenti Merokok (UBM). Program tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengatasi kecanduan nikotin dan gejala putus nikotin. “PPOK lebih banyak disebabkan karena asap rokok karena kandungan zat-zat berbahaya bagi kesehatan, tidak hanya perokok aktif tapi perokok pasif lebih berpotensi terkena PPOK,” ujarnya.

Dengan berlangsungnya kegiatan OJT ini, Fahmi berharap agar para peserta dapat menyerap ilmu sebaik mungkin dari para narasumber, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu di puskesmas masing-masing.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri